Lantaran.com,Banyuwangi- Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kehutanan menyerahkan Surat Keterangan (SK) persetujuan pelepasan kawasan hutan dari proses Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH).

Surat itu kepada kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani atas nama masyarakat Dusun Pancer, Desa Sumberagun, Kecamatan Pesangaran, Kabupatan Banyuwangi, Jawa Timur.

Kegiatan secara simbolis itu berlangsung digelar di wisata Jawatan, Desa Benculuk, Kecamatan Cluring, Banyuwangi, Senin14 Juli 2025.

Diketahui SK persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman dan lahan pertanian seluas 152 hektare.

"Kami mewakili perhutani Banyuwangi selatan sangat mendukung penyerahan SK oleh Kemenhut RI terkait proses pelepasan kawasan hutan untuk warga pancer,"ungkap Administratur Perhutani Banyuwangi Selatan Wahyu Dwi Hadmojo.

Baca Lainnya :

• Karyawan PT BSI Sumbangkan Material untuk Pembangunan Masjid di Banyuwangi

Wahyu menerangkan, SK persetujuan pelepasan kawasan hutan untuk pemukiman dan lahan pertanian seluas 152 hektare.

"Kawasan hutan yang dilepas meliputi petak 70,73,74,75 dan 78 BKPH Sukamade Perhutani KPH Banyuwangi Selatan,"terangnya. 

Wahyu menjabarkan, Persetujuan pelepasan kawasan hutan tersebut menjawab proses permohonan TMKH sejak tahun 2006 oleh masyarakat Dusun Pancer dalam rangka mendapat kepastian hukum/legal atas kepemilikan dan pemanfaatan untuk pemukiman dan lahan pertanian.

"Sebagaimana yang telah disampaikan aspirasi masyarakat Dusun Pancer pada Wakil Presiden Gibran Rakabuming saat melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi pada Tanggal 23 Juni 2025 lalu, kini sudah ditindaklanjuti,"cetusnya. 

Maka dari itu, Dari proses TMKH tersebut, panitia TMKH telah menyediakan dan menyerahkan calon tanah pengganti seluas 164 hektare di Desa Sumberkolak dan Desa Kotakan Kabupaten Situbondo.

"Lahan itu berbatasan dengan kawasan hutan petak 57,58, 61,62,63 BKPH Klabang KPH Bondowoso untuk dijadikan kawasan hutan,"sambungnya.

Turut hadir dalam kegiatan itu, Plt Dirut Perhutani Natalas Anis Harjanto didampingi Kadivre Perhutani Jatim Wawan Triwibowo.

Pada kesempatan itu, Plt Dirut Perhutani Natalas Anis Harjanto, menyampaikan, bahwa Perhutani mendukung penyelesaian TMKH Pancer dan masyarakat terus ikuti proses selanjutnya yakni tata batas dilanjutkan SK penetapan pelepasan kawasan hutan dari Kementerian Kehutanan.

Baca Lainnya :

• Karyawan PT BSI Sumbangkan Material untuk Pembangunan Masjid di Banyuwangi

"Pendistribusian tanah kepada masing-masing warga semoga cepat terealisasikan agar masyarakat mendapat kepastian hukum atas tanah ditempati," pungkasnya.