Lantaran.com,Banyuwangi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur terus meningkatkan pencegahan terjadinya pelanggaran persiapan dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024.

Dalam pencegahan terjadinya pelanggaran setiap tahapan pilkada di Banyuwangi, dalam upaya meningkatkan indeks kerawanan tersebut, fokus melakukan pengawasan kerja petugas Penyelenggara di bawah naungan Komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten.

Hal itu di sampaikan ketua Bawaslu Banyuwangi Andrianus Yansen Pale melalui anggota devisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas (PPH) mengatakan, dalam rangka mencegah kerawanan Bawas Kabupaten menghimbau Panwaslu kecamatan dan PKD.

" Dalam pengawasan peningkatan indeks, dalam tahapan pencoklitan yang di mulai sejak tanggal 24 Juni hingga 24 Juli, dalam sehari melaporkan hasil pengawasan sebanyak 10 KK serta menerbitkan Form A ,"ujar Kordiv PPH Khomisa Kurnia Indra Kepada Lantaran.com, Selasa (16/07/2024).

Indra menerangkan, sejak tahap Proses pemutakhiran pencocokan dan penelitian data pemilih (Pantarlih) di sebar seluruh wilayah kabupaten Banyuwangi.

Baca Lainnya :

• Pilkada Serentak 2024 Bawaslu Jatim Siapkan Web Rumah Data

"Pelaksanaan pengawasan sudah kami lakukan persiapan Pilkada Serentak khususnya di Banyuwangi, dalam pencoklitan ini di lakukan oleh petugas dari KPU kabupaten," terangnya.

Dalam teknis pencoklitan tersebut Pantarlih mendatangi rumah masyarakat untuk mencoklit data Sub Daftar pemilih Sementara (DPS).

"Dalam pengawasan coklit kami bagi dua tahapan yang pertama pengawasan Melekat (Waskat) pada petugas Pantarlih mncoklit data warga, selanjutnya pengawasan Uji Petik,"ungkapnya.

Secara teknis pengawasan PKD mencoklit 10 KK per hari nya, kemudian untuk temuan dugaan pelanggaran di inventaris dan di tulis dalam Form - A serta Alat Kerja Pengawasan yang sudah dibagikan ke Panwaslu di teruskan ke PKD.

"Sesuai dengan tugas peraturan Bawaslu yang berisi tugas dan tanggung petugas pengawas pemilu setiap tahapan Per- Kpu Nomor 2 Tahun 2024 jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024," jelasnya.

Menurut Indra, sesuai dengan aturan tersebut tahap pencoklitan data pemilih yang juga termasuk tahapan berpotensi rawan terjadinya pelanggaran, maka dari itu harus di awasi.

"kami mengajak kepada Masyarakat khususnya di Banyuwangi, ikut serta terlibat jika merasa belum di coklit bisa di laporkan ke Sekretariat PKD atau Panwaslu Kecamatan di masing-masing wilayahnya,"tuturnya.

Indra menambahkan, Masyarakat yang bingung dan ingin lapor bisa offline ke Posko Aduan, atau bisa secara online melalui akun sosial media, atau langsung Menhubungi Nomor Hp petugas.

Baca Lainnya :

• Pilkada Serentak 2024 Bawaslu Jatim Siapkan Web Rumah Data

"Sesuai dengan aturan bentuk pengawasan tidak hanya ke Penyelenggara dan Peserta Pemilu saja, Masyarakat umum juga kami awasi," tutupnya.