“Setiap kepala daerah memiliki kondisi sosial yang berbeda. Oleh karena itu, Pemprov harus hadir sebagai fasilitator, sementara aparat kepolisian bisa menjadi inisiator forum diskusi untuk mencari solusi terbaik,” jelasnya.

Agus menyampaikan bahwa masyarakat perlu memberikan ruang kepada kepala daerah untuk fokus menjalankan program-program strategis, seperti layanan publik dan pembangunan infrastruktur.

“Bukan berarti polemik sound horeg tidak penting, namun kepala daerah juga punya tanggung jawab besar lainnya," ujar dia.

Seperti program seperti UHC (Universal Health Coverage), beasiswa, dan perbaikan infrastruktur jalan saat ini sudah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat,” tambahnya.

Pelaku Usaha Minta Regulasi Sound Horeg Lebih Jelas

Baca Lainnya :

• Baru Diangkat PPPK, Guru Di Blitar Ramai-Ramai Ajukan Cerai, Ini Motifnya

Sementara itu, Ketua Jember Sound System Community (JSSC), Arief Sugiartani, mewakili pelaku usaha sound system, menyatakan bahwa mereka tidak menolak Fatwa MUI Jatim.

Namun, ia berharap regulasi terkait penggunaan sound horeg bisa lebih jelas dan adil.

“Kami tidak menolak adanya fatwa, namun harus diperjelas batasan-batasannya. Mana yang dilarang, dan mana yang masih diperbolehkan,” ujar Arief.