"PPM bukan dibagikan berbentuk uang. Tapi dibagikan dalam bentuk program pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan lainnya. Termasuk dalam bentuk program beasiswa," tambahnya.

Selain program PPM, seluruh kontribusi finansial resmi dari PT BSI kepada Pemkab Banyuwangi dipastikan masuk ke sistem keuangan negara secara transparan.

“Tercatat semuanya masuk, itu kas daerah,” tegas Yayan. 

Dana yang masuk ke kas daerah tersebut kemudian dibelanjakan untuk pembangunan daerah melalui mekanisme pembahasan bersama antara pihak eksekutif dan DPRD Banyuwangi.

Baca Lainnya :

• PT Bumi Suksesindo Dorong Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Masyarakat Pesanggaran Banyuwangi

Guna memaksimalkan dan menjaga keberlanjutan manfaat jangka panjang dari keberadaan tambang emas, Pemkab Banyuwangi kini melangkah lebih jauh dengan menyusun draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait pembentukan Dana Abadi Daerah (DAD).

Dia menyebut, Banyuwangi menjadi salah satu daerah pionir dalam skema instrumen keuangan ini. Tercatat, hanya ada lima wilayah di Indonesia yang menjadi pilot project DAD, yaitu Daerah Istimewa Aceh, DIY, DKI Jakarta, Bojonegoro, dan Banyuwangi.

Yayan memproyeksikan, modal awal DAD ini akan bersumber dari penjualan saham Pemkab Banyuwangi di tambang emas PT BSI. Langkah strategis itu diambil sebagai solusi jangka panjang agar kekayaan daerah tidak menyusut seiring dinamika korporasi di masa depan.