Lantaran.com,Banyuwangi-Berakhirnya masa kampanye dan masuk masa tenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyuwangi, minta kepada masyarakat untuk mentaati aturan.

Berakhirnya masa kampanye dan masuk masa tenang tidak di perbolehkan adanya aktivitas kampanye, peserta pemilu berlaku mulai 11 Februari hingga 14 Februari 2024.

Imbauan Bawaslu tersebut tanpa terkecuali termasuk juga berlaku kepada juranalis dalam pemberitaan di media massa (Online,Cetak, dan Televisi) sesuai dengan surat edaran yang di keluarkan 10 Februari 2024, Nomor 035/PM.00.02/K.JI-02/02/2024.

Baca Lainnya :

• Putri Pemuda Asal Srono Nyaleg Pemilu 2024 : Termotivasi Sosok Ipuk Bupati Banyuwangi

Dalam surat tersebut ditujukan kepada ketua organisasi lintas jurnalis (wartawan), IJTI,PWI, AJI, JRSB Banyuwangi, Jawa Timur yang menerangkan bahwa, menjelang tahapan pemilu 2024 masuk masa tenang berlangsung di mulai 11-13 Februari.

Bahwa ketentuannya pasal 267 ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwasanyanya "Kampanye Pemilu sebagai mana di maksud dalam pasal 275 Ayat (1) huruf F dan G dilaksanakan 21 hari dan berakhir sampai dengan di mulainya Masa Tenang"

Masa tenang sendiri berlangsung selama tiga hari sebelum pencoblosan (pemungutan suara). Selama masa tenang berlangsung "DILARANG" menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih :

1. Tidak menggunakan hak pilihnya.

2. Memilih pasangan Calon.

Baca Lainnya :

• Putri Pemuda Asal Srono Nyaleg Pemilu 2024 : Termotivasi Sosok Ipuk Bupati Banyuwangi

3. Memilih Partai Politik peserta pemilu tertentu.

4. Memilih calon Legislatif DPRD Kabupaten,DPRD Provinsi, DPR-RI dan atau

5. Memilih Calon Anggota DPD tertentu.

Selanjutnya, menurut ketentuan pasal 287 ayat (5) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu mengatur bahwasanyanya "Media Masa Cetak,daring,media sosial, dan lembaga penyiaran sebagai mana di maksud. Selama masa Tenang di larang menyiarkan berita,iklan,rekam jejak peserta pemilu, atau lainnya yang mengarah pda kepentingan Pemilu yang menguntungkan dan merugikan peserta pemilu.

Ketentuan lainnya, selama masa tenang di larang mengumumkan hasil survei atau jejak pendapat tentang pemilu. Sesuai dengan aturan pasal 449 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017.

Baca Lainnya :

• Putri Pemuda Asal Srono Nyaleg Pemilu 2024 : Termotivasi Sosok Ipuk Bupati Banyuwangi

Jika ditemukan pihak yang melanggar maka akan di tindak tegas oleh Bawaslu, dan setiap orang atau pihak manapun yang diketahui melanggar sesuai dengan ketentuan pasal 509 undang-undang nomor 7 tahun 2017.

 "Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jejak pemilu dalam masa tenang, di kenakan hukuman pidana kurungan paling lama 1 tahu , dan denda 12.000.000 rupiah". Sesuai pasal 509 undang-undang nomor 7 tahun 2017