YOUTUBE

PMII Banyuwangi Desak Evaluasi Cukai, Barang Ilegal Marak, Kinerja Bea Cukai Dipertanyakan

$rows[judul]
(Foto: Pengurus PC PMII Banyuwangi/Lantaran.com)

Lantaran.com,Banyuwangi - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Banyuwangi menyoroti persoalan peredaran barang ilegal dan rokok ilegal dalam agenda audiensi bersama Polres Banyuwangi, Kepala Bea Cukai, dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi, yang digelar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi. Senin,(9/02/2026)

Dalam audiensi tersebut, PMII menegaskan bahwa Banyuwangi merupakan daerah strategis sekaligus rawan terhadap masuknya barang ilegal, mengingat keberadaan bandara dan pelabuhan yang menjadi jalur mobilitas orang dan barang antarwilayah maupun antarnegara.

Ketua PC PMII Banyuwangi, Haikal Roja’ Hasbunallah, menyampaikan bahwa kondisi geografis dan infrastruktur Banyuwangi seharusnya diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan terintegrasi antara Bea Cukai, Pajak, serta aparat penegak hukum.

“Banyuwangi memiliki potensi besar, tetapi juga kerawanan tinggi. Maraknya rokok ilegal yang beredar di masyarakat menunjukkan bahwa pengawasan belum berjalan maksimal,” tegasnya dalam audiensi.

PMII Banyuwangi menilai, salah satu akar persoalan munculnya rokok ilegal adalah tingginya harga pita cukai rokok. Oleh karena itu, PMII secara resmi mendesak Bea Cukai Banyuwangi untuk merekomendasikan agar pemerintah melakukan evaluasi ulang dan penurunan harga pita cukai sebagai langkah strategis menekan peredaran rokok ilegal dan melindungi pelaku industri kecil yang taat aturan.

Baca Lainnya :

“Jika pita cukai terlalu mahal, maka ruang praktik ilegal akan terus terbuka. Negara justru dirugikan, sementara pelaku usaha kecil tertekan,” lanjutnya.

Dalam forum audiensi tersebut, PMII juga menyinggung kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang terjadi beberapa hari terakhir di instansi Bea Cukai dan Pajak di sejumlah daerah. Kasus tersebut dinilai menjadi alarm serius terhadap persoalan integritas aparatur negara.

PMII menyatakan patut menduga bahwa Banyuwangi juga berpotensi memiliki persoalan serupa yang mungkin belum terekspos secara publik.